Wawasan Anti Korupsi Akan Dimasukan ke Kurikulum Sekolah

Keprihatian mengenai merebaknya kasus korupsi di suatu daerah dan negara tentu membuat pemerintah berpikir keras untuk melakukan pencegahan sejak dini. Baru-baru ini pemerintah pusat telah mewacanakan untuk memberikan wawasan anti korupsi yang akan diterapkan dalam kurikulum pembelajaran siswa SD, SMP, SMA hingga masyarakat pada umumnya. Hal ini dianggap penting agar pola pikir dan tindakan yang dilakukan tidaklah merugikan orang lain maupun pemerintah.

Beberapa waktu lalu, sejumlah instansi menyepakati adanya perjanjian khusus mengenai pemberlakuan kurikulum antikorupsi sejak dini sebagai upaya penanggulangan kasus semacam ini terus menerus terjadi di suatu daerah. Kurikulum ini rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2019 mendatang.

Namun demikian masih ada beberapa kajian untuk penyempurnaan bahasan antikorupsi agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Berbagai persiapan juga telah dilakukan, untuk di pemerintah daerah sendiri sebenarnya sangat mendukung agar nantinya karakter jujur dan transparan dalam segala hal tidaklah luntur.

Kepala SMP Negeri 2 Wonosari, Purwanta mengatakan, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin menerapkan pendidikan karakter khususnya anti korupsi kepada para siswanya. Pihaknya juga mendukung jika nantinya ada sebuah pembelajaran khusus mengenai sikap anti korupsi, namun tidak berdiri sebagai mata pelajaran sendiri tetapi masuk dalam mata pelajaran lain.

“Mungkin lebih baik kalau masuk dalam mata pelajaran lain jauh lebih efisien. Kalau untuk penerapan pendidikan karakter anti korupsi sudah ada kok, tapi untuk warung kejujuran sebenarnya masih ada yang perlu dievaluasi,” ucap dia.

Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan, jika wacana yang tengah ramai menjadi bahasan tersebut belum ada informasi lanjutan. Akan tetapi pendidikan antikorupsi memang sangatlah dibutuhkan dan sangat krusial diterapkan kepada generasi muda khususnya pelajar.

Dari Dinas Pendidikan sendiri sejak beberapa tahun belakangan ini telah menekankan mengenai pendidikan anti korupsi terhadap siswa-siswa dan anak-anak sejak dini. Untuk di Gunungkidul sendiri, masing-masing sekolah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam menerapkan pemahaman anti korupsi.

“Kalau untuk masuk di kurikulum pendidikan belum ada info lanjutan. Tapi yang jelas kami tekankan sejak dini bekerjasama dengan lintas sektoral,” ucap Bahron Rosyid.

Sosialisasi untuk lebih memahamkan pada pelajar juga terus dilakukan. Tidak hanya di dari Disdik saja, melainkan menggandeng kejaksaan dan polisi agar pelajar lebih mengetahui secara mendalam. Dari segi penerapan, sekecil apapun kegiatan selalu ada kaitannya dengan penanggulangan korupsi kecil yang dilakukan.

“Ada beberapa sekolah yang menerapkan warung kejujuran. Ya sudah cukup efektif kok, serta ada beberapa program-program lainnya,” imbuh dia.

Senada dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Wonosari, Wibowo Wisnu Nugroho, SH, MH mengungkapkan bahwa pendidikan anti korupsi sangatlah diperlukan sebagai dasar pembentukan karakter sejak dini. Selama 3 tahun belakangan ini dari kejaksaan dan dinas pendidikan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah. Selama 3 tahun ini, 30 sekolah telah diberi pengarahan dan pemahaman agar nantinya tidak melakukan hal-hal penyimpangan terlebih korupsi.

“Banyak kegiatan yang sebenarnya mengarah pada pencegahakan korupsi. Sepeti beberapa waktu lalu memperingati hari anti korupsi bersama forum osis pelajar Gunungkidul, pembentukan satgas anti korupsi di SMA 2 Playen,” papar Wibowo Wisnu, saat dihubungi.

Berbagai program itu menekankan siswa untuk dapat mengelola suatu tugas dan mempertanggungjawabkan keuangan baik milik sendiri, oranglain bahkan uang negara. Sehingga tidak ada oenyimpangan atau kerugian yang terjadi. Pelajar lebih disasar mengingat generasi muda merupakan ujung tombak penerus suatundaerah, sehingga kepribadian dan moral perlu dibentuk sejak usia dini.

Related posts