Sekolah Negeri Buka Kelas Baru, Sekolah Swasta Menjerit – Drs. H. Suhadi, S.Pd, M.Pd (Kepala SMK Kosgoro 1 Sragen) – Kuantitas dan Kualitas Harus Seimbang

SMK Kosgoro 1 Sragen

Kompetisi kualitas dan kuantitas pendidikan di kota besar dan di daerah tidak jauh berbeda. Saling berlomba berebut simpati untuk menunjukkan keunggulan di depan masyarakat, khususnya para calon murid baru. Hal ini terjadi sejak beberapa tahun ini, tetapi yang dinilai agak berlebihan dan ini dianggap melanggar komitmen adalah sekolah negeri tahun ini membuka kelas baru.
Kalau hanya satu atau dua kelas masih wajar, tetapi ini lebih dari 4 kelas. Jadi sudah tidak wajar. “Ini menang-menangan namanya”, demikian ungkap Drs. H. Suhadi, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMK Kosgoro 1 Sragen ketika dikonfirmasi Majalah DIDIK terkait masalah tersebut.
Dengan begitu, mau tidak mau, tahun ini sekolah swasta harus bersikap dan berusaha semaksimal mungkin agar tetap hidup serta bagaimana caranya agar mendapatkan murid baru sesuai kuota yang ditargetkan. Atas dasar itulah sekolah swasta yang harus menderita alias terkena getahnya. Sekolah swasta yang menargetkan kuota jumlah murid akhirnya harus gigit jari alias kekurangan murid.
Di sekolah yang saya pimpin juga mengalami hal demikian, jumlah kelas yang kami sediakan untuk mereka (calon siswa baru) tahun ini juga masih kekurangan. Ruang kelasnya banyak tetapi pendaftarnya berkurang, menurun drastis. Apa yang saya alami ini juga dirasakan oleh sekolah swasta lain di Sragen, hingga berita ini duturunkan, masih banyak kelas yang kosong.
Fenomena yang ada, apapaun alasannya masyarakat kita itu masih mempercayai sekolah negeri sebagai sekolah terbaik (label) kendati sebenarnya realitanya tidak harus demikian. Banyak sekolah swasta yang kualitasnya jauh lebih baik dari negeri. Lebih jauh Suhadi menandaskan tahun ini sekolah swasta di Sragen, khususnya SMK sedang mengalami masa paceklik murid, pasalnya sekian ratus calon siswa baru yang harusnya jadi jatah sekolah swasta harus tersedot ke sekolah negeri karena menambah kelas baru.
Hal ini jadi pro-kontra di kalangan pendidikan, kasak-kusuk, jadi buah bibir para peneyelenggara sekolah swasta yang hidupnya berswadaya dari perolehan jumlah murid. Mengapa hal ini bisa terjadi, karena menurutnya, pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan, termasuk sanksi yang diberikan kepada sekolah negeri yang melanggar aturan.
“Kami angkat bicara karena pemerintah seolah membiarkan sekolah negeri melakukan perekrutan (penerimaan) siswa baru melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Kami sekolah besar yang berbadan hukum, memiliki akreditasi sangat baik, dan sudah ber-ISO serta mengantongi sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah jangan diskriminasi terhadap sekolah swasta, berilah kesempatan untuk memperoleh jumlah siswa sesuai kebutuhan kami. Sebab kami sama-sama lembaga pendidikan yang punya tugas dan tanggungjawab mengemban amanah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita harusnya sama-sama membangun toleransi, tidak selamanya sekolah negeri selalu baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Sekolah swasta yang hebat dan telah mengantongi label ISO, MoU dengan beberapa perusahaan besar juga sudah banyak,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, pihaknya pun berharap semua sekolah jangan hanya mengejar kuantitas tetapi juga kualitas seharusnya. Kalau sekolah swasta buka jurusan baru, sekolah negeri juga ikut-ikutan. Dulu sekolah negeri menyelenggarakan pendidikan maksimal 2 jurusan terdiri 4 kelas, 3 jurusan 6 kelas itu sudah luar biasa. Dan yang harus diingat, sekolah sekarang ini tidak boleh lagi menerima guru wiyata bhakti, dan harus mengkaryakan guru-gurunya.
“Dalam kesempatan ini saya memohon dengan hormat kepada pemerintah agar menegakkan aturan kesepatakan yang telah dibuat selama ini. Memenuhi aturan yang ada, dan kepada sekolah negeri jangan neko-neko, dan ingatlah kanan-kiri kita, tepo sliro, dan jangan menggunakan label sekolah negeri untuk bertindak diskriminasi. Berilah ruang waktu, serta kesempatan kepada sekolah swasta agar tetap hidup sebagai pendamping penyelenggara pendidikan,” ungkap Suhadi menandaskan. (Ries/r)

Related posts