Potret Suram Masih Menghantui Dunia Pendidikan

Potret Suram Masih Menghantui Dunia Pendidikan

Pacitan – Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, diharapkan bisa dijadikan sarana introspeksi diri bagi semua pihak yang terlibat dalam urusan tersebut. Sebab tidak dimungkiri, selama ini beberapa permasalahan masih saja terjadi pada proses dunia edukasi di negara ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan, kekerasan dalam dunia pendidikan masih saja terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya. Guru masih belum bisa membedakan mana wilayah pendidikan dan mana wilayah pelanggaran. “Karena itu, KPAI meminta kepada Kemendikbud agar seluruh guru di Indonesia termasuk di Pacitan agar dipastikan memahami perlindungan anak,” katanya melalui surat elektronik yang dikirim ke awak media, Minggu (3/5).

Susanto yang asli dari Pacitan itu menegaskan, upaya tersebut sebagai basis mencegah kekerasan, bullying, kejahatan seksual dan bentuk pengabaian lainnya di sekolah?. Sebab diakuinya, menurut kaca mata KPAI, beragam persoalan terutama kekerasan di dunia pendidikan masih saja berlangsung. Susanto berpandangan, dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pacitan, butuh “darah segar” yang mampu membuat perubahan. “Selama ini masih banyak persoalan termasuk di Pacitan yang perlu mendapat concern. Masalah pendidikan, pertanian, ekonomi dan lain-lain. Pacitan butuh pemimpin yg berpikir besar, bervisi besar dan langkah besar,” tandas Susanto.

Sementara itu, persoalan di dunia pendidikan yang masih menghangat, satu diantaranya belum cairnya hak pendapatan guru, yaitu tunjangan profesi pendidik (TPP) triwulan pertama TA 2015, khususnya guru dilingkup pendidikan menengah. Sampai detik ini, para pengemban profesi yang pernah termarginalkan itu, sama sekali belum menerima hak yang biasa diterima setiap tiga bulan sekali tersebut. Fenomena itu semakin me?mpertegas potret suram dunia pendidikan di kampung halaman Presiden Direktur GGGI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kualitas pendidikan. Sebab diakui atau tidak etos kerja para guru akan melempem, lantaran hak penghasilan mereka tak segera dipenuhi.

Dilain pihak, Dinas Pendidikan tidak mampu berbuat apa-apa. Unit satuan kerja dibawah kendali Sakundoko itu hanya bisa menunggu terbitnya dasar aturan sebagai landasan pencairan TPP. Namun disisi lain, pemerintah setempat tidak punya keberanian membuat terobosan agar secepatnya hak para Oemar Bakrie tersebut bisa dipenuhi. (yun).

Related posts