Minim Dokter Gigi, Pasien BPJS Harus Keluar Banyak Ongkos

Dokter Gigi 2

Pacitan – Ketersediaan dokter gigi di Pacitan, masih sangat minim. Dari 24 puskesmas yang ada, baru sekitar 30 persen puskesmas dengan keberadaan seorang dokter gigi. Sementara puskesmas-puskesmas lainnya, hanya ada seorang perawat gigi yang kompetensinya tidak direkomendasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kondisi tersebut, tentu sangat menyulitkan pasien. Terlebih pasien peserta BPJS. Mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah (RSD), lantaran keberadaan perawat gigi di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama, tidak direkomendasikan dalam penanganan medis bagi peserta BPJS tersebut. “Harapan mereka berobat secara gratis, tidak kesampaian. Sebab ketika mereka datang ke puskesmas, tidak akan mendapatkan tindakan medis. Mereka harus dirujuk ke RSD. Tentu saja, para pasien peserta BPJS tersebut, harus kehilangan ongkos transportasi,” ungkap salah seorang dokter gigi yang enggan disebutkan namanya, Minggu (1/2).

Dia menyadari, dengan keterbatasan jumlah dokter gigi disetiap puskesmas itu, akan berdampak terhadap kelancaran pelayanan kesehatan. Apalagi jumlah dokter gigi di RSD saat ini, hanya ada tiga orang dokter. Dua diantaranya spesialis konservasi, dan spesialis prosto. Sementara dua dokter lainnya, masih sekolah. Mereka tengah mencari legalitas akademik sebagai spesialis bedah mulut dan spesialis mulut. “Animo pasien gigi limpahan dari puskesmas, memang sangat tinggi. Sehingga sering kali kewalahan,” bebernya pada wartawan.

Minimnya ketersediaan dokter gigi disejumlah puskesmas tersebut, dibenarkan H. Suko Wiyono, Sekkab Pacitan. Menurutnya, pemkab akan meminta penambahan jumlah tenaga medis, khususnya dokter gigi ke pemerintah pusat. Namun top manager birokrasi itu belum bisa memastikan, apakah penambahan tenaga medis nantinya, sebagai CPNS ataukah sistem outsorching/ kontrak. “Kami akan ajukan penambahan kekurangan tenaga medis, khususnya dokter gigi,” ujar Suko, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Rachmad Dwiyanto, belum bisa berkomentar banyak terkait persoalan tersebut. Mantan Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut, akan melakukan koordinasi lintas sektor. Khususnya dengan Sekkab, selaku top manager birokrasi, BKD, serta pejabat pembina kepegawaian. Dia menyadari, penambahan personil, bukan kewenangan mutlak dinas yang dipimpinnya. “Kami akan koordinasikan persoalan tersebut,” terangnya, ditempat terpisah.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tersebut mengungkapkan, selama belum ada penambahan dokter gigi, pasien di PPK tingkat pertama, terpaksa harus dirujuk ke PPK tingkat ke dua, yaitu RSD. Meski berat diongkos, namun itu solusi termudah agar mereka segera mendapatkan pelayanan. “Sementara seperti itu solusinya,” tegasnya.

Kurangnya tenaga dokter gigi, juga mendapat perhatian serius lembaga DPRD. Ronny Wahyono, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, meminta, agar pelayanan kesehatan jangan sampai terputus, hanya gara-gara tidak ada tenaga medis, khususnya dokter. Dia menginginkan, semua pasien, baik itu peserta BPJS atau bukan, harus segera mendapatkan pelayanan tindakan medis. “Karena itu, DPRD meminta kepada semua pihak ikut perduli dengan kondisi tersebut. Yang terpenting, jangan sampai pelayanan kesehatan itu terputus gara-gara tidak adanya dokter,” kata Ronny, memberikan penegasan.

Terkait rencana penambahan dokter, wakil rakyat berbasis Partai Demokrat itu masih gamang memberikan pernyataan. Sebab persoalan tersebut harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, yaitu DPRD bersama kepala daerah dan jajaran terkaitnya. Kendati begitu, Ronny menegaskan, sepanjang anggaran daerah masih mencukupi, mungkin persoalan tersebut bisa masuk pada skala prioritas dan rencana strategis yang harus diprioritaskan. “Kita akan bicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait. Sepanjang kita mampu, kenapa tidak. Penambahan tenaga dokter, mungkin bisa segera direalisasikan,” tutupnya. (yun).

Related posts