Dinas Pendidikan, Akui Ada Pihak Lain Di Rupintec Kewenangan memutuskan ada di Kepala SKPD.

dinas pendidikan akui ada pihak lain

Pacitan – Dinas Pendidikan, Kabupaten Pacitan, akhirnya turun lapangan, melakukan klarifikasi terkait pemanfaatan aset daerah berupa bangunan mirip kios di kawasan Unit ?Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pintar Telecenter oleh pihak diluar sistem. Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Pendidikan, setempat, Tjuk DS, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke UPT dibawah kendali Ngudi tersebut. Menurutnya, memang benar, seluruh aset berupa tanah seluas 433 meter persegi, berikut bangunan seluas 240 meter persegi, sudah berpindah hak kepemilikan. Semua lahan, lanjut Tjuk, yang sekarang ini telah berdiri bangunan berlantai dua berikut bangunan penunjangnya, sudah menjadi aset daerah. “Untuk lahan, memang didapat dari hasil jual-beli. Sementara bangunannya, merupakan hibah dari Yayasan Wabpim kepada pemerintah daerah,” terang pejabat eselon IVB tersebut, Jumat (13/2).

Tentu, setelah aset tersebut “dikuasai” pemerintah daerah, segala pengelolaan dari aset senilai sekitar 405 juta lebih itu, menjadi hak dan tanggung jawab kuasa pengelola, dalam hal ini kepala daerah, dan pengelola, atau sekretaris kabupaten. Namun, dalam perjalanan waktu, aset tersebut saat ini telah dimanfaatkan oleh satuan kerja perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan sebagai penunjang tupoksi kinerjanya. “Kami sudah meminta keterangan dari Ka. UPT Rupintec, dan ternyata benar kalau lahan dan gedung Rupintec, sudah beralih kepemilikan ke pemerintah kabupaten,” beber Tjuk, kemarin.

Soal ada pihak diluar sistem yang sekarang ini ikut ndompleng di kawasan tersebut, jelas Tjuk, akan segera disikapi. Namun demikian, itu kewenangan Kepala SKPD. “Kami hanya sebatas melakukan koordinasi dan meminta keterangan dari pihak UPT. Selanjutnya, Kepala UPT yang akan menindak lanjuti dengan Kepala SKPD,” tegasnya pada awak media.

Kepala Dinas Pendidikan, Sakundoko, belum bisa dimintai keterangan. Berulang kali dihubungi melalui ponselnya, namun mantan Staff Ahli Bupati tersebut, tidak bersedia mengangkat. Sekalipun terdengar nada sambung. ?Sementara itu sebagaimana pernah diberitakan, Kasubag Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Setkab Pacitan, Deni Cahyantoro, pernah menegaskan, aset daerah boleh saja dimanfaatkan pihak lain, sepanjang melalui mekanisme yang benar. Diantaranya sistem sewa, pinjam pakai, ataupun azaz pemanfaatan. Hal tersebut merujuk PP 27 Tahun 2014 dan Permendagri 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (yun).

Related posts