Banyak Orang Miskin, Pembelian Motor Tinggi

Sepeda Motor

Pacitan – Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan, memang sangat memprihatinkan. Meski, tingkat pengangguran bisa ditekan hingga dibawah 1 persen. Kendati begitu, PDRB tertinggi di kabupaten berjuluk Kota 1001 Goa tersebut, hanya tersumbang dari sektor pertanian. Sehingga praktis, rendahnya angka pengangguran, sepertinya belum bisa menjadi penopang utama, untuk meminimalisir angka kemiskinan.

Namun realita dilapangan, angka statistik tersebut sepertinya patut dipertanyakan. Sebab, merunut catatat UPT Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jatim di Pacitan, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama roda dua, relatif tinggi. Ini sebagai bukti, taraf perekonomian masyarakat terus meningkat.

Ka.UPT Dispenda Provinsi Jatim di Pacitan, Andang Subekti, mengatakan, indikator tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dapat dilihat dari pengajuan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masuk di instansinya. Menurutnya, setiap bulan, rata-rata ada tujuh ratusan unit sepeda motor keluaran dari beberapa diler di Pacitan yang mengajukan BBNKB. Jumlah tersebut, lanjut Andang, memang tidak sebesar kendaraan roda empat. Meski, setiap bulannya, rata-rata ada sekitar dua puluhan unit mobil baru segala tipe yang dibeli orang Pacitan. Apalagi pas hari-hari baik, ataupun hari raya, animo pembelian kendaraan memang sedikit meningkat. Andang mensinyalir, tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor lebih disebabkan banyaknya kemudahan yang diberikan lembaga keuangan penyelenggara leasing. Dengan uang muka sangat minim, sudah bisa membawa pulang mobil ataupun motor baru. “Data yang masuk memang seperti itu. Selain kendaraan pribadi, juga ada kendaraan dinas,” tutur pejabat asal Kota Brem, Madiun itu, Senin (29/12).

Mengingat tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, Andang juga menegaskan, pemerintah belum mencabut ketentuan pemberlakuan pajak progressive bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Kecuali sepeda motor dengan batasan kapasitas isi silinder sebesar 250 cc. Sementara untuk kendaraan roda empat, kecuali truk dan mobil penumpang umum (MPU), kebijakan tersebut memang tidak diberlakukan. “Kalau kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu memang pajak progressive tetap diberlakukan,” tegas pejabat eselon IIIa itu, kemarin.

Sementara itu, terkait pemberlakuan pajak progressive tersebut, akan dikenakan secara berjenjang. “Sebagai contoh, kepemilikan kendaraan ke dua, pajak progressive dikenakan sebesar 2 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor (PKB), kendaraan ketiga sebesar 2,5 persen, kendaraan ke-empat dan seterusnya dikenakan sebesar 3 persen,” tutupnya. (yun).

Related posts